Strategi Normativitas Pembatasan Terpidana dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Rokhim. (2011). Pemilihan umum dengan model “Parliamentary Treshold” menuju pemerintahan yang demokratis di Indonesia. 92.
Ahmad Zazili. (Maret 2012). Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Voice) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Vol. 9:1 (Maret 2012), 136-137.
Hans Kelsen. (2008). Teori Hukum Murni Dasar-dasar ilmu hukum Normatif, alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke-VI (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 157-159. Bandung: Nusa Media.
Herlambang Perdana Wiratraman. (Desember 2007). Hak-hak Konstitusional Warga Negara setelah Amandemen UUUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1:1, 1-2.
Indonesia Lawyers Club. (2018). Acara Indonesia Lawyers Club dengan tema “Layakkah Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg” yang dilaksanakan pada tanggal 4 september 2018. Jakarta: ILC.
Komisi Pemilihan Umum . (2018). PKPU No. 14 tahun 2018, Peraturan ini mengatur mengenai pencalonan perseorangan DPD yang dalam aturannya pada pasal 60 ayat (1) huruf G dan J memberikan pembatasan bagi mantan narapidana Bandar narkoba, Kejahatan Seksual dan Korupsi. Jakarta Pusat: KPU RI.
Komisi Pemilihan Umum. (2018). Peraturan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten. Jakarta Pusat : KPU RI.
Komisi Pemilihan Umum. (2018). PKPU No. 20 tahun 2018, Peraturan ini mengatur mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dalam aturanya di pasal 4 ayat (3) memberikan batasan bagi mantan narapidan Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dll. Jakarta: KPU RI.
Mahkamah Konstitusi . (2016). Putusan MK No. 42 tahun 2016, Putusan ini berkaitan dengan mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Jakarta Pusat: MK RI.
Salatiga, D. E. (2018). Acara Seminar Nasional Dewan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, pada hari selasa, 2 oktober 2018. Salatiga: DEMA F Syariah IAIN Salatiga.
Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yana Suryana. (2014). Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara, (Klaten: Cempaka Putih, 2014).
DOI: https://doi.org/10.18326/jil.v1i1.53-74
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Karnoto Karnoto
Journal of Indonesian Law (JIL) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.