Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure

Devi Narulitasari, Rosalina Zafira

Abstract


So far, internet financial reporting is still a voluntary disclosure. This study aims to determine the effect of local government age, local government size, and audit opinion on internet financial reporting in Java.

The population of this study is the Regency or City Government on the island of Java, Indonesia, which consists of 85 regencies and 34 cities. After using purposive sampling, a sample of 136 data was obtained, consisting of 52 regencies and 16 cities during the reporting period from 2018 to 2019. This type of research is quantitative research. The analytical tool used is by using logistic regression. The theory used in this research is Legitimacy theory and agency theory.

The results of this study indicate that the disclosure of Inernet Financial Reporting to local governments on the island of Java is 43,38%. The local government age variabel has a significant positive effect on internet financial reporting, while the size of the local government has no significant effect on internet financial reporting, as well as audit opinion has no significant effect on internet financial reporting. It is hoped that local governments can improve internet financial reporting to provide sufficient and adequate financial information to the public. In addition, as a form of transparency and accountability for financial management and local government performance.

 

Keywords: Internet Financial Reporting, Regional Financial Reports, Age of Local Government, Size of Local Government, Audit Opinion.


Full Text:

PDF

References


Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 17. No. 2. 100-109.

Idris, A. L. M., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. International Journal of Economics and Research, 9(1), 62–74.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Jatengprov. Website Kab/Kota - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. https://jatengprov.go.id/website-kab-kota/. Diakses 12 November 2021.

Kamil, Irfan (2021) Ketua KPK: Jawa Barat Peringkat Satu dengan 101 Kasus Korupsi Daerah, Kompas, 8 September 2021

Kurniawan, C. H., & Scorpianti, L. N. K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal MODUS Fakultas Ekonomi UAJY Vol. 31 (2): 184-206.

Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 2. No. (2). 2757–2771.

Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website, 1(6), 1–26.

Naopal, F., Rahayu, S., Yudowati, & Priyandani, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Assets. Vol. 7. No. (1). 56–68.

Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. Asian Journal of Accounting Research. Vol. 4. No. 1. 112–128.

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 3(2), 87–101.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

Pontoh, G. T., Rura, Y., Rahman, A., & Ibrahim, M. A. (2018). Internet Financial Reporting of Public Institutions and E-Government as a Medium of Good Governance in Indonesia. Journal of Finance & Banking Review (JFBR), 3(3), 28–33.

Prabowo, D. W. A. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD114) Melalui Internet (IFLGR) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Jurnal Manajemen Dan Bisnis MEDIA EKONOMI, XVI No. 1(1), 1689–1699.

Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 3(1), 12.

Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. Simposium Nasional Akuntansi. Vol. 15.

Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. In Media Ilmiah Akuntansi. Vol. 1. No. 2.

Sekaran & Bougi. (2013). Edisi 5, Research Methods for Business: A skill Building Approach. New York: John wiley@Sons.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10

Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. Jurnal Modus, 30(1), 54–70.

Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan praktik internet reporting oleh pemerintah daerah di Indonesia. Kompartemen :Jurnal Ilmiah Akuntansi, XVII(2), 158–168.

Sudarmadji dan Sularto. 2007. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan type kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan. Proceeding Pesat 2.

Suhardjanto, D., Putriesti M., Rusmin, dan Alistair, B. 2010. Mandatory disclosure compliance and local government characteristics: evidence from Indonesia municipalities. Hibah penelitian publikasi internasional LP2M UNS.

Suyatmiko, W & Nicola, A. (2021). Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi. Transparency International Indonesia. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/. Diakses tanggal 19 November 2021

Trisnawati, M. ., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok. Vol. 2.

Tobing Riduan dan Nirwana. 2004. Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo. No. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara.

Waliyyani, G. M. dan Mahmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal. Vol.4. No.3. 1-8.

Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, Dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Padawebsite Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia). Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 11. No. (1). 34–52.




DOI: https://doi.org/10.18326/iaj.v1i2.15-27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.